Era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Semangat dari

Era globalisasi yang
telah berkembang membuat informasi menjadi sesuatu yang vital. Pertukaran
informasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial. Kemampuan
dan kecepatan seseorang mengakses dan menganalisis informasi menjadi langkah
awal untuk memenangkan persaingan hidup yang makin kompetitif. Kemajuan
teknologi satu sisi telah berhasil mengatasi keterbatasan jarak, dan waktu yang
cepat, tetapi di sisi lain mempertajam ketidakseimbangan arus informasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel) yang dapat digunakan sebagai sarana
penyampaian pesan.

Media massa menjadi
salah satu bidang yang terkena pengaruh kemajuan teknologi. Media massa
memiliki fungsi sebagai media hiburan, edukasi, informasi, dan kontrol soaial. Media
massa sangat berperan penting menjadi salah satu media penyiaran informasi yang
baru kepada khalayak. Kita dapat menerangkan berbagai informasi produk atau
tayangan itu untuk menarik perhatian khalayak melalui media. Salah satu media
yang dianggap sebagai sumber informasi maupun media penyampaian pesan yang
efektif adalah televisi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Media televisi
merupakan industri yang padat modal, padat teknologi dan padat sumber daya
manusia. Industri penyiaran Indonesia khususnya televisi berkembang pesat pasca
runtuhnya Rezim Orde Baru pada tahun 1998. Indonesia memiliki 6 stasiun
televisi pada tahun 2008, dan tahun 2012 memiliki 62 stasiun (Data Ditjen PPI,
2012). Namun kemunculan berbagai stasiun televisi di indonesia ini tidak
diimbangi dengan pengetahuan pertelevisian yang memadai dan hanya berdasarkan
semangat dan modal yang besar saja, sehingga banyak program yang ditayangkan
hanya untuk kepentingan rating saja.

Media penyiaran di
Indonesia khususnya televisi masih berada di antara tarik menarik kekuatan dua
kutub; antara kepentingan idealisme dan pragmatisme. Sisi idealis media akan
selalu menuntut media penyiaran senantiasa berperilaku dan menampilkan sesuatu
yang baik bagi publik. Pada saat yang sama, sisi pragmatis media juga akan
menuntunnya untuk berperilaku dan menawarkan sesuatu yang ‘asal mendatangkan
untung’, karena tak bisa dipungkiri bahwasannya media merupakan sebuah lembaga
yang berorientasi bisnis. Di tengah kondisi tarik menarik inilah diperlukan
peran regulator penyiaran, untuk memberikan aturan main yang jelas dan tegas
terhadap lembaga penyiaran. Di Indonesia ada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002
tentang penyiaran. Undang-Undang ini dibuat pada saat zaman pemerintahan Presiden
Megawati Soekarno Putri. Semangat dari undang-undang ini adalah pengelolaan
sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan
independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan..

Untuk memastikan
Undang-Undang itu berjalan, tentunya diperlukan adanya lembaga berwenang
mengawasi siaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga
yang berwenang sebagai regulator dan pengawas siaran televisi di Indonesia,
yang terdiri dari KPI Pusat dan KPID di tiap-tiap provinsi. KPI adalah lembaga
independen yang pembiayaan kegiatannya ditanggung oleh APBN (KPI Pusat) dan
APBD untuk KPID. KPI berada dibawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia melalui Komisi 1(satu) nya. Selain mengawasi isi siaran program
televisi, KPI juga mengawasi Radio sekaligus menerbitkan izin siaran, memberi
teguran, sampai penghentian siaran sebuah program yang menyalahi aturan. Peran
masyarakat pun diperlukan untuk membantu KPI mengawasi isi siaran, karena
Undang-Undang itu pembuatannya ditujukan untuk “masyarakat penyiaran di
Indonesia”.

Salah satu tugas KPI adalah
 melakukan pengawasan terhadap setiap isi
siaran yang disajikan televisi selama 24 jam setiap harinya. KPI perlu
melakukan pengawasan dan analisa program agar setiap televisi menayangkan
program sesuai dengan P3SPS (Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standart Program
Siaran). P3 dan SPS berisi pedoman dan standar tentang apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan serta aspek hukum, sanksi, dan peraturan lainnya. Setiap
lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran swasta (LPS), lembaga penyiaran
publik (LPP), lembaga penyiaran komunitas (LPK), maupun lembaga penyiaran
berlangganan (LPB), harus tunduk pada peraturan P3 dan SPS tersebut.

Dalam aktualisasinya,
proses analisa tayangan di KPI memerlukan peran seorang coder atau analis. Mekanismenya adalah; analis memantau setiap
tayangan program televisi, dan mencatat setiap temuan pelanggaran yang tidak
sesuai dengan pedoman P3SPS. Hasil temuan tersebut di lanjutkan ke proses
editing untuk memotong temuan pelanggaran tersebut berdasarkan time code editing real time siaran pada sebuah televisi. Kemudian hasil editing
tersebut dikaji oleh tenaga ahli untuk menentukan jenis pelanggaran maupun
sanksi apa yang di jatuhkan.

Mengingat seorang
analis atau coder dalam mengambil
peran dalam proses kerja di KPI sebagai pengawas isi siaran bagi masyarakat,
maka penulis mengambil judul laporan Kuliah Kerja Praktek ini adalah “PERAN CODER DALAM PEMANTAUAN ISI SIARAN TAYANGAN
PROGRAM TELEVISI DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA ( KPI )”. Dan hal ini juga yang
menjadi salah satu latar belakang penulis memilih Komisi Penyiaran Indonesia
sebagai perusahaan tempat kuliah kerja praktek, karena sesuai dengan
konsentrasi dan jurusan yang penulis ambil.

 

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out