KONTRA Plastik ini digunakan sebagai bahan alat rumah

KONTRA KEBIJAKAN PLASTIK BERBAYARBAB IPENDAHULUAN 1.

1  Latar BelakangPada tahun 1869, plastiksintetis pertama dibuat dari selulosa, yang merupakan bahan alami yang berasaldari tumbuh-tumbuhan. Plastik sintetis pertama yang diakui secara komersialdisebut seluloid. Plastik ini digunakan sebagai bahan alat rumah tangga. Plastik dapat dibuat dari beberapa sumber contohnya minyakbumi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK) menilai persoalan sampah sudah meresahkan. Indonesia bahkan masuk dalamperingkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik.  Lebih dari satu juta kantong plastik digunakansetiap menitnya, dan 50 persen dari kantong plastik tersebut dipakai hanyasekali lalu langsung dibuang. Dari angka tersebut, menurut Tuti HendrawatiMintarsih (Dirjen Pengelolan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK), hanya lima persenyang benar-benar di daur ulang.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK) segera menyiapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan kantongplastik berbayar ditujukan untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Namunefektivitasnya diragukan.1.2 Tujuan·        Mengetahuiapakah kebijakan kantong plastik berbayar itu efektif1.3 Pertanyaan·        Apakahkebijakan kantong plastik berbayar itu efektif? BAB IIISIIndonesia adalah negaraberkembang. Indonesia adalah negara berpendudukterpadat nomor empat di dunia, denganjumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk,.

Jumlah penduduk yang banyakpasti sampah yang dihasilkan pun banyak. Sampah yang terus menerus bertambahdan menumpuk menjadi masalah yang serius. Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan (KLHK) membuat kebijakan yaitu kantung plasti berbayar. Kebijakan kantongplastik berbayar ditujukan untuk mengurangi jumlah sampah plastik.

Namun adapertanyaan apakah kebijakan tersebut efektif?Salah satu solusi yang digunakan olehpelaku bisnis pasar modern yaitu mengganti kantung plastic dengan kardus bekas.Ketika plastik dikurangi penggunaannya, bahan lain seperti kertas atau kardusmalah diperbanyak. Padahal, bahan baku pembuat material tersebut adalah kayuatau pohon. Secara tidak langsung kebijakan ini selain menekan penggunaanplastik, justru malah mematikan banyak pohon (Furwita,2016).

pembebanan biaya kantong plastik yang hanya ditujukan kepada konsumen Dengankata lain, kantong plastik adalah kewajiban si pemilik toko. Jika ditelaah,dengan membayar ekstra untuk sebuah kantong plastik malah memberikan peluangatau lahan baru bagi si pemilik usaha untuk mencari keuntungan(Sudrajat,2016).Seharusnya, langkah tepat yang diambil adalah perusahaan harus menyediakankantong berbahan lain untuk digunakan konsumen.

Dengan begitu ada alternatifselain plastik dan ini tentu saja bisa menekan angka penggunaan plastik. Sampahkantung plastic yang di harapkan akan berkurang tertanya hanya menambah masalahbaru dan hanya menguntungkan pihak produsen, dan menimbulkan masalah baru.Pemberlakuan tarif Rp.

200,00 untuk selembar kantung plastik orang tidak akanpeduli dan tetap membeli kantung plastic, apalagi kebijakan ini diterapkan dipusat perbelanjaan atau ritel modern yang notabene pembelinya adalahorang-orang menengah ke atas(Harjono,2016).Bila sampah terus menurus bertambah dan bertumpuk, akan menyebabkan berbagaimasalah seperti banjir, pencemaran air, pencemaran udara, dan munculnyaberbagai penyakit. Banyak orang berfikir dengan adanya kebijakan kantungplastic berbayar akan menekan penggunaan kantung plastic, tapi padakenyataannya tidak.BAB IIIPENUTUP3.

1  SimpulanMunculnya kebijakan kantung plastikberbayar tidak efektif untuk menekan penggunaan kantung plastik. Kebijakantersebut ternyata memiliki berbagai kekurangan yang menyebabkan berbagaimasalah, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap kebijakan tersebut.